Pengadilan Mesir secara resmi telah melarang kelompok Ikhwanul Muslimin dan memerintahkan asetnya disita dalam eskalasi dramatis berupa tindakan keras oleh pemerintah kudeta yang didukung militer terhadap pendukung presiden terpilih DR Muhammad Mursi.

Televisi pemerintah Mesir mengatakan, pengadilan mengeluarkan putusan pada Senin 23 September 2013.

Ikhwanul Muslimin pernah dilarang untuk sebagian besar aktivitasnya selama 85 tahun usia yang ada. Namun setelah 2011, saat penggulingan diktator Husni Mubarak, Ikhwan diperbolehkan untuk bekerja secara terbuka, membentuk sebuah partai politik dan naik ke tampuk kekuasaan dalam serangkaian pemilu pasca-Mubarak. Pada bulan Maret, ia terdaftar sebagai organisasi non-pemerintah yang diakui.

Pemerintah yang didukung militer melancarkan tindakan keras terberat dalam beberapa dekade pada kelompok Islam, yang disebut memiliki satu juta anggota itu. Pasukan keamanan membunuh ribuan pendukung dan menahan ribuan lainnya sejak Mursi dikudeta oleh tentara pada 3 Juli setelah protes massal terhadap pemerintahannya.

Keputusan tersebut, yang dapat diajukan banding, membuka pintu bagi pihak berwenang untuk melacak jaringan kelompok tersebut yang memiliki banyak lembaga pelayanan sosial.

Mursi yang memiliki hubungan baik dengan Hamas banyak memberikan pengaruh terhadap sekitar 1,8 juta warga Palestina di Gaza yang bertahun-tahun hidup dalam pengepungan Israel.  salah satu bantuan yang memberikan kelegaan bagi warga Gaza adalah dibukanya kembali perbatasan Mesir-Gaza, Rafah, selebar-lebarnya tanpa ada jam tutup.  Berbeda dengan era Mubarak yang memberlakukan pembatasan ketat.

Sebelumnya, seorang pengacara mengajukan gugatan pembubaran Ikhwan dengan menuduh  lembaga itu telah ditetapkan melanggar hukum, Anadolu Agency melaporkan, Ahad 22 September. Dia juga menuntut penyitaan dana dan kantor pusat Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin Society terdaftar sebagai sebuah LSM pada bulan Maret 2013, dengan mantan pemimpin tertinggi Mahdi Akef sebagai ketua. Akef saat ini di penjara atas tuduhan menghasut kekerasan.

Otoritas Komisaris Negara Mesir, badan peradilan yang bertugas dalam administrasi negara, merekomendasikan pembubaran Ikhwanul Muslimin dan penutupan kantor pusatnya di Kairo. Otoritas itu juga menyerukan putusan pengadilan untuk mencabut pendaftaran Jamaah Ikhwanul Muslim.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Komisaris Negara tidak mengikat, meskipun pengadilan Mesir dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengadopsi mereka.

Ratusan tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin dan FJP telah ditahan dengan tuduhan yang berbeda, sebagian besar dengan tuduhan menghasut kekerasan, karena militer Mesir menggulingkan presiden terpilih Muhammad Mursi pada 3 Juli.

Pembubaran Ikhwan juga akan berpengaruh pada krisis di Gaza yang sampai saat ini semakin memburuk setelah pemerintahan sementara Mesir kembali melakukan pengetatan perbatasan Rafah, di mana persimpangan ini hanya dibuka empat jam setiap hari dengan hanya orang yang memiliki paspor internasional yang bisa melewati Rafah.

Mahasiswa Ikhwan seru Pembangkangan Sipil Nasional

Sementara itu, para mahasiswa pendukung Ikhwanul Muslimin yang sudah mulai masuk kampus, menyiapkan aksi “pembangkangan sipil nasional” pada Ahad.

“Kami telah memulai kegiatan di dalam universitas menyambut mahasiswa baru,” kata Abdel Maqsood Sohayb, Juru Bicara Mahasiswa Ikhwanul Muslimin. “Kami mempersiapkan diri untuk awal yang kuat, bersama-sama dengan seruan untuk pembangkangan sipil nasional.”

“Kami berusaha untuk membuat perguruan tinggi menjadi duri baru di belakang kudeta militer,” kata Abdel Maqsood .

Abdel Maqsood mengatakan bahwa siswa di setiap universitas akan menyepakati langkah-langkah yang tepat untuk mengekspresikan oposisi mereka terhadap apa yang dia sebut sebagai “kudeta militer berdarah” terhadap Mursi, yang menurutnya adalah kemunduran dari Revolusi 25 Januari.

sumber : http://news.fimadani.com/read/2013/09/23/hari-senin-ini-ikhwanul-muslimin-mesir-resmi-dibubarkan/